Bekasi, 1 Februari 2026 – Martin, salah satu Aktivis Serikat Buruh di Kawasan Industri Bekasi menilai RUU Polri memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pernyataannya, ia prinsipnya mendukung penguatan wewenang Polri selama hal tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Serikat Buruh meyakini bahwa investor membutuhkan jaminan keamanan yang stabil untuk menanamkan modal di Indonesia.
Namun, dirinya mengingatkan bahwa investasi yang berkualitas adalah investasi yang menghormati hak-hak buruh. Oleh karena itu, RUU Polri harus mengamanatkan pendekatan yang pro-buruh dalam bingkai hukum. “Kami melihat RUU Polri sebagai peluang untuk menata kembali hubungan industrial yang harmonis. Polri harus hadir memastikan bahwa investasi masuk, namun kesejahteraan buruh tetap terlindungi melalui penegakan hukum yang adil,” jelas Martin.
Sikap ini didasari pada pemikiran bahwa Kamtibmas adalah fondasi kesejahteraan. Jika Polri mampu menjalankan fungsinya dengan profesional sesuai mandat RUU yang baru, maka gesekan di dunia kerja dapat diminimalisir. Aktivis yang biasa mengadvokasi basis buruh ini menekankan bahwa Polri yang kuat harus diimbangi dengan sikap yang humanis agar tidak tercipta ketakutan di kalangan pekerja yang menyuarakan aspirasi, sehingga roda ekonomi tetap berputar stabil.
