Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menyoroti dugaan penggusuran bangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut-sebut untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan.
Ubaid menyampaikan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi perhatian utama negara. Ia menilai sekolah merupakan ruang belajar yang tidak semestinya dikorbankan untuk kepentingan program lain, apa pun bentuknya.
“Kalau benar ada sekolah yang harus tergusur demi pembangunan Kopdes, maka ini menjadi alarm serius. Anak-anak berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan aman,” ujarnya.
JPPI juga menyoroti munculnya kritik publik terhadap sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang dinilai berjalan di tengah masih banyaknya persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Menurut Ubaid, masyarakat masih berharap pemerintah lebih serius memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memastikan pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya program-program baru, tetapi juga penyelesaian persoalan lama yang belum tuntas. Masih banyak sekolah yang membutuhkan ruang kelas layak, sementara kesejahteraan guru juga masih menjadi pekerjaan rumah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kualitas pendidikan tidak seharusnya dipertentangkan. Namun, pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak mengorbankan hak anak atas pendidikan.
JPPI berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait informasi mengenai sekolah di NTT tersebut, sekaligus memastikan setiap program pembangunan tetap mengedepankan kepentingan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bangsa.
